Bila tidak, ia mengaku tidak akan segan-segan melaporkan notaris dan PPAT tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar izinnya dibekukan. Menurut Djarot, selama ini ia sering mendengar transaksi tanah yang harganya hanya setara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dan bahkan banyak pula yang di bawah NJOP.
Padahal, harga pasaran tanah tersebut telah jauh berada di atas NJOP. "Transaksi (jual beli tanah) yang terjadi sekarang selalu berdasarkan NJOP, bahkan ada juga yang di bawah NJOP. Itu kan sudah tindakan koruptif. Jika masih ada laporan dan kita cek benar, kami bisa mengusulkan pada BPN minta dibekukan atau cabut izinnya," kata Djarot.
Djarot kemudian memuji salah satu notaris asal Depok, Jawa Barat yang mengurus saat ia membeli tanah di kawasan Cibubur. Saat itu, kata Djarot, notaris tersebut mengarahkan agar transaksi berdasarkan harga pasar.
"Tetapi itu kan notaris wilayah Depok. Karena itu, marilah kita semua di Jakarta, kasih contoh bahwa kita bisa jujur berani melakukan perubahan mental di masa lalu," ucap dia.
Djarot menilai, mengarahkan transaksi jual beli tanah ke harga yang tidak sesuai harga pasar merupakan salah satu perilaku korupsi, karena selain melakukan pembohongan data, juga merugikan keuangan daerah.
Menurut Djarot, Bea Perolahan Hak Atas tanah Dan Bangunan (BPHTB) menyumbang 10 persen Pendapatan Asli daerah (PAD). Sehingga pajak yang diperoleh akan dikembalikan kepada masyarakat untuk pembangunan Ibu Kota.
"Semuanya akan kita kembalikan kepada masyarakat. Saya yakin betul Anda punya seni dan kemampu untuk meyakinkan kliennya sesuai dengan transaksi. Kalau mereka (pihak yang terlibat transaksi jual beli tanah) tidak mau, Anda yang merayu," ujar mantan Wali Kota Blitar itu.
Sumber : megapolitan.kompas.com
| Penulis | : Alsadad Rudi | ||||||
| Editor | : Desy Afrianti |